SUARATEMPO.COM|NTB – Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Edison Isir, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah Didik terbukti memiliki narkotika jenis sabu dan ekstasi.
Kasus ini terungkap setelah merupakan pengembangan jaringan peredaran narkoba yang melibatkan anggota Polri lain di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kadiv Humas Polri Irjen Jhony menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi para pelanggar hukum. Apalagi berurusan dengan narkoba tidak pandang bulu.
“Polri tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik oleh masyarakat umum maupun oknum internal Polri,” tegas Jhonny di Mabes Polri, Minggu (15/2/2026) malam.
Tersangka AKBP Didik saat ini masih menjalani penetapan khusus (patsus) di Divpropam Mabes Polri sembari menunggu proses sidang kode etik yang dijadwalkan 19 Februari 2026 mendatang.
Atas perbuatannya, Didik terancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara, serta denda hingga Rp2 miliar. Ia dijerat dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana, serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Kasus ini bermula dari pengembangan perkara yang menjerat mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Ia sebelumnya telah dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus sabu pada Senin (9/2/2026). Dalam pengakuannya, Malaungi menyebut bahwa atasannya, AKBP Didik, menerima uang sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koko Erwin.
Dari tangan Didik, petugas menyita sejumlah barang bukti narkotika yang disimpan dalam sebuah koper di kediaman Aipda Dianita di Tangerang, Banten. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi serta 2 butir sisa pakai (total 23,5 gram), 19 butir Alprazolam, 2 butir Happy Five, serta 5 gram Ketamin.
Guna mendalami jaringan dalam perkara ini, Polri telah membentuk tim gabungan untuk mengejar pemasok utama barang haram tersebut yang berinisial E. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keterlibatan jaringan ini diperkirakan telah berlangsung sejak Agustus 2025.
“Jika ditemukan lagi personel yang terlibat mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan memproses hukum dan kode etik tanpa terkecuali,” ungkap Jhonny.
(Red)
